Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek

Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek - Hallo sahabat Berita Otomatis, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek
link : Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek

Baca juga


Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek

Ambon, Malukupost.com - Kajati Maluku Triyono Haryanto mengatakan setiap penandatanganan kerjasama (MoU) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara kejaksaan dengan instansi pemerintah jangan disalah artikan pendampingan untuk melindungi rekan yang punya proyek. "Melindungi dalam arti yang negatif atau melindungi yang salah jadi perlu kita luruskan terlebih dahulu," kata Kajati di Ambon, Senin (14/5).
Ambon, Malukupost.com - Kajati Maluku Triyono Haryanto mengatakan setiap penandatanganan kerjasama (MoU) bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara kejaksaan dengan instansi pemerintah jangan disalah artikan pendampingan untuk melindungi rekan yang punya proyek.

"Melindungi dalam arti yang negatif atau melindungi yang salah jadi perlu kita luruskan terlebih dahulu," kata Kajati di Ambon, Senin (14/5).

Penjelasan tersebut disampaikan Kajati saat melakukan penandatanganan MoU dengan Dinas Pemukiman dan Penataan Kawasan Provinsi Maluku.

Mudah-mudahan dengan pendampingan ini proyek-proyek di Maluku ada unsur positifnya sesuai dengan spek dan silahkan kadis PPK bisa melanjutkannya dengan TP4D.

Menurut Kajati, pencegahan lebih efisien karena penindakan itu memerlukan waktu dan biaya tidak sedikit, sehingga diharapkan setelah MoU ini kalau ada masalah lahan atau masyarakat minta ganti rugi nanti akan didampingi.

"Tidak hanya melalui MoU ini saja tetapi akan ada surat kuasa khusus (SKK) untuk pendampingan dan kejaksaan juga sudah melakukan hal yang sama dengan Bulog, PLN, Dinas PU PR dan tidak hanya di Maluku melainkan di seluruh Indnesia," katanya.

Sebab ini merupakan kebijakan Kejaksaan Agung membantu seluruh instrumen pemerintah agar menyelesaikan proyeknya dengan baik.

"Bantuan kami berikan sejak perencanaan sampai selesainya proyek dan MoU hari ini adalah khusus untuk Perdata dan Tata Usaha Negara dan dari awal perencanaan proyek, pelaksanaan, sampai akhirnya kami kawal dan ketika ada yang keluar rel hukum wajib kami ingatkan," tegas Kajati.

Kalau tekhnis proyek, jaksa bukan ahlinya tetapi masalah hukum mari dikusikan bersama, ketika pemilik proyek mengerjakan proyeknya keluar rel dan tidak bisa diingatkan, Kajati tegaskan tim TP4D akan dicabut dan silahkan jalan sendiri karena jaksa tidak mau terbawa arus tidak benar.

Makna Strategis

Sementara Kadis PPK Maluku, Kasrul Selang mengatakan MoU ini memberikan makna strategis karena mulai dengan kehadiran dinas ini tahun 2017 yang hadir memiliki tujuan karena pemerintah dari pusat sampai kabupaten dan kota ingin memberikan pelayanan dasar menjadi lebih baik, dapat dijangkau, dan berbiaya murah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini hadir di tengah masyarakat untuk memperkecil jarak antara kebutuhan orang yang memiliki rummah maupun kebutuhan rakyat akan rumah layak huni.

"Sebagai gambaran hasil verifikasi kita di provinsi ini ada 65 ribu rumah tidak layak huni yang ingin kita tingkatkan menjadi rumah layak huni, belum lagi kebutuhan rumah dengan penyediaan rumah yang ada saat ini," katanya.

Dari satu sisi, Dinas PPK memang ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tetapi di sisi yang lain, semua penyediaan itu harus melalui proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan sampai serahterima pekerjaan itu sendiri.

Kalau bicara mengenai pengadaan barang dan jasa, berarti disinyalir berbagai data dari APH bahwa kejadian tipikor itu sebagian besar di atas 80 persen adalah terjadi karena pengadaan barang dan jasa, lalu sisanya adalah perizinan dan sebagainya.

"Kami yang bekerja di dinas ini tidak jauh-jauh dari proses pengadaan barang dan jasa, di satu sisi kita ingin menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat prasarana yang bisa dijangkatu masyarakat," ujar Kasrul.

Namun di sisi lain, proses pengadaan barang dan jasa masih banyak celah yang bisa keluar dari undang-undang atau aturan main sehingga Dinas PPK merasa bahwa kehadiran di sini tentunya dalam rangka meminimalisir kondisi-kondisi tersebut.

Karena pegawai dinas yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pasti memiliki wawasan hukum yang tidak terlalu banyak sehingga pihaknya merasa bahwa kesepahaman dengan jaksa sebagai pengacara negara yang bisa mendampingi dalam mengadvokasi, jangan sampai sudah ada masalah hukum baru cari-cari kejaksaan.

"Lewat penandatanganan MoU ini, kami sangat berharap pendampingannya, kalau ada masalah hukum tolong didampingi teman-teman kami mulai dari usul pengadaan barang dan jasa yang didalamnya ada pokja, PPK, bendahara, hingga panitia penerimaan hasil pekerjaan," jelas Kasrul. (MP-3)


Demikianlah Artikel Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek

Sekianlah artikel Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek dengan alamat link http://beritaotomatis.blogspot.com/2018/05/kajati-maluku-jangan-salah-artikan.html

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Kajati Maluku: Jangan Salah Artikan Pendampingan Lindungi Rekan Proyek"

Post a Comment